Sumur dengan pusaran air kotor. Ia siap menenggelamkanmu jika kamu takluk diantara arusnya.

Aku baru saja mengatur filter pertemanan di media sosial yang aku punya. Menyingkirkan segala pembahasan tentang politik yang menjurus ke arah anarki. Ternyata ini melelahkan karena mayoritas teman-teman dunia mayaku adalah simpatisan kubu nomor 1 dan nomor 2.
Aku tidak suka politik, tapi ada beban moral sebagai warga negara untuk setidaknya paham tentang perkara yang satu ini.

Lingkungan politik paling nyata yang kutemui berasal dari kelompok terdekat: Kampus. Aku aktif di Pers Mahasiswa selama kurun waktu kuliah strata satu. Ada satu materi dalam diklat penerimaan anggota baru, materi yang amat penting untuk membentuk lingkup pandang pengolahan isu dan editorial. Materi ini kami sebut sebagai Geopolitik Kampus. Saking pentingnya, ada aturan tak tertulis bahwa yang bisa membawakan materi ini hanya Pimpinan Umum atau Pimpinan Redaksi. Pernah suatu kali aku ingin merubah hal ini tapi gagal hanya karna protes sederhana di rapat intern yang memang tak perlu kuladeni. Karena ‘adat’ katanya. Buang-buang tenaga. Aku menghargai dan menerima adat ini, sekaligus menertawakannya dalam hati. Tolol. Bahkan dalam organisasi paling demokratis sekalipun, DNA feodal itu masih dijaga.

Aku menerima bahwa Geopolitik Kampus adalah materi yang penting, karena itu menurutku, yang berhak membawakannya adalah orang yang benar-benar paham sekaligus tahu bagaimana menyampaikannya. Jabatan tidak menjamin kapasitas ini. Geopolitik kampus sendiri adalah sebuah laboratorium analisis. Chapter pertama adalah tentang susunan birokrasi dan pengatur kebijakan kampus. Chapter kedua adalah tentang organisasi-organisasi kemahasiswaan dan bagaimana mereka menempatkan perannya dalam kehidupan kampus. Chapter ketiga adalah tentang bagaimana elemen-elemen ini saling terhubung satu sama lain. Chapter terakhir, analisis, dimulai ketika keterhubungan ini dilihat dari sudut pandang ‘kepentingan’ masing-masing. Fungsi pengkajian wacana dalam pers adalah melihat bagaimana kepentingan-kepentingan ini mempengaruhi perilaku individu maupun kebijakan organisasi dan birokrasi. Hal ini secara tidak langsung menjadikan kampus sebagai miniatur politik yang hampir sempurna bagi pemula.

Ini menarik, pada permulaannya. Ada saat-saat dimana aku merasa begitu pintar dan arogan karena tahu calon ketua BEM mana yang akan menang pemilu atau bagaimana beberapa organisasi berafiliasi dengan ‘kelompok’ yang lebih besar. Aku merasa seperti cenayang yang bisa melihat masa depan. Sungguh yaa, pengetahuan bisa jadi adalah gerbang menuju kesombongan yang nyata.

Lalu aku risih. Dengan modal pola ilmu yang sama, geopolitik nasional ternyata jauh lebih melelahkan untuk diamati. Idealismeku mulai rontok dan membuatku sadar realita, bahwa aku tak mau hidup ditengah hal-hal yang rumit seperti itu. Ibaratkan politik itu lubang sumur Spartan di film ‘300’ (2006) yang super lebar, tambahkan pusaran air di tengahnya. Orang-orang yang terjun ke pusaran air itu adalah orang-orang yang bergerak langsung di bidang politik. Terlibat langsung. Berpolitik praktis (bisa politikus, birokrat, dll). Di tepian sumur ada orang-orang yang berdiri mengamati pusaran air serta aktivitas yang terjadi di dalamnya. Mereka mengamati, mengkritisi atau kadang terjun sementara karena kapabilitasnya memang diperlukan, tapi tidak permanen dan tidak ingin terjebak langsung ke pusaran air. Orang-orang yang berdiri di tepian sumur ini disebut Unattached Intellectual. Pers, seniman dan akademisi termasuk dalam barisan ini. Aku sendiri mungkin juga berdiri di bagian ini, tapi kalau bisa sedikit lebih jauh dari tepian sumur itu, entah apa terminologinya.

Jika di kampus dulu aku masih bisa memaklumi pertukaran kepentingan yang terjadi. Semua tersamarkan dibawah wajah-wajah muda yang memang sedang mencari jati diri. Tapi tidak dengan pemberitaan politik disekitaran dekade ini. Wajah politik praktis kita adalah bopeng jerawat segar yang ditimpa make up tebal tanpa seni merias yang mumpuni. Semua tahu hanya masalah waktu hingga meradang oleh iritasi, tapi tetap dilanjutkan dan dipamerkan hari demi hari. Aku mempertanyakan mengapa para kaum intelektual akhirnya terjun ke politik praktis. Tak bisakah Anies Baswedan puas jadi pengelola tertinggi Kampus Paramadina? Kenapa pemilik perusahaan mebel yang tersohor di Kota Solo memutuskan terjun jadi Walikota? Kenapa Ahok tak lanjut jadi dosen atau pengusaha saja? Kenapa Prabowo begitu berhasrat untuk jadi presiden? Apakah Hari Tanoe tidak puas dengan gurita bisnisnya? Untuk urusan apa sekelas ulama mendekat ke penguasa? Ngapain Tina Toon nyaleg segala? Sebesar itukah pesona kekuasaan jika dibandingkan dengan kemungkinan untuk terseret arus yang mengorbankan prinsip-prinsip dan tenun kebangsaan?

***

Tapi belakangan justru aku merasa bersalah jika menyebut kelompok orang-orang ini haus kekuasaan. Pada akhirnya setiap individu yang punya visi besar bagi hidup dan negaranya, mau tak mau akan terjun juga ke politik praktis. Hidup di wilayah dengan sistem kenegaraan, artinya semua diatur oleh undang-undang dan hukum pemerintahan. Kamu bisa saja jadi orang paling kaya atau paling pintar di negara ini, tapi tanpa kekuasaan atau dukungan penguasa, berapa persen perubahan yang bisa kamu ciptakan?

Untuk alasan pemakluman itu aku ingin menaruh otakku di puncak paling netral yang bisa aku jangkau, meski sulit. Pada saatnya tentu saja aku akan memilih, tapi menunjukkan dukungan secara terang-terangan dan mengundang pendebat menurutku bukan cara tepat ditengah masyarakat yang bahkan tidak bisa diajak bercanda ini. Siapapun presiden yang terpilih, ia berhak mendapat dukungan penuh dari setiap warga negara karena keterpilihannya merupakan hasil konsensus rakyat Indonesia yang sifatnya mutlak. Jika sekarang aku mendukung program pemerintah bukan berarti aku pro Jokowi. Begitu pula jika tahun depan Prabowo terpilih maka aku tidak punya alasan untuk tidak mendukung penuh program pemerintah demi kemaslahatan negara. Siapapun yang jadi presidennya bukan masalah. Karena sama saja, semua harus tahu bahwa diantara politik kepentingan, tidak satu idealisme pun bisa tegak berdiri tanpa cacat. Jadi untuk apa buang-buang tenaga percaya janji kampanye atau mendukung dan memaki gila-gilaan dengan mata setengah buta?

Aku sendiri belum memutuskan mau pilih yang mana. Masih lihat-lihat dulu karena masih banyak waktu. Nanti saja aku putuskan kalau sudah dekat waktunya. Aku masih konsisten dengan ‘adat’ ku sebagai mahasiswa deadliner: kalau belum H-1, belum ngerjain tugas. 🙂